Jenis dan Bentuk Koperasi di Indonesia

Jenis Koperasi menurut peraturan pemerintah no 60 tahun 1959 adalah sebagai berikut :
a. Koperasi desa
b. Koperasi pertanian
c. Koperasi peternakan
d. Koperasi perikanan
e. Koperasi kerajinan/industry
f. Koperasi simpan pinjam
g. Koperasi konsumsi

Jenis-jenis Koperasi menurut UU Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian
Koperasi secara umum dapat dikelompokkan menjadi koperasi konsumen, koperasi produsen dan koperasi kredit (jasa keuangan). Koperasi dapat pula dikelompokkan berdasarkan sektor usahanya.

a.Koperasi Simpan Pinjam
Koperasi Simpan Pinjam Adalah koperasi yang bergerak di bidang simpanan dan pinjaman

b. Koperasi Konsumen
Koperasi Konsumen Adalah koperasi beranggotakan para konsumen dengan menjalankan kegiatannya jual beli menjual barang konsumsi

c. Koperasi Produsen
Koperasi Produsen Adalah koperasi beranggotakan para pengusaha kecil (UKM) dengan menjalankan kegiatan pengadaan bahan baku dan penolong untuk anggotanya.

d. Koperasi Pemasaran
Koperasi Pemasaran Koperasi yang menjalankan kegiatan penjualan produk/jasa koperasinya atau anggotanya

e. Koperasi Jasa
Koperasi Jasa Koperasi yang bergerak di bidang usaha jasa lainnya.
Bentuk koperasi menurut peraturan pemerintah no 60 tahun 1959 adalah sebagai berikut :
a. Koperasi primer
Koperasi primer ialah koperasi yang yang minimal memiliki anggota sebanyak 20 orang perseorangan.

b. Koperasi gabungan
adalah koperasi yang anggotanya minimal 3 koperasi pusat
c. Koperasi induk
adalah koperasi yang minimum anggotanya adalah 3 gabungan koperasi

Bentuk koperasi yang disesuaikan dengan wilayah administrasi pemerintahan sesuai dengan peraturan pemerintah no 60 tahun 1959 adalah sebagai berikut:

a. Disetiap desa ditumbuhkan koperasi desa
b. Disetiap tingkat II ditumbuhkan pusat koperasi
c. Disetiap daerah tingkat I ditumbuhkan gabungan koperasi
d. Di ibukota ditumbuhkan induk koperasi

Aktivitas dan Pola Manajemen Koperasi

Definisi Manajemen dan Koperasi

Menurut G. Terry, Manajemen adalah suatu proses tertentu yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan penggunaan suatu ilmu dan seni yang bersama-sama menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan.

Menurut UU No. 25/1992, Koperasi didefinisikan sebagai:
“Badan usaha yang beranggotakan orang seorang, atau Badan Hukum Koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan azas kekeluargaan”.

Aktivitas / Kegiatan Koperasi

Apapun jenis usaha dari sebuah koperasi, apakah itu koperasi simpan pinjam, penyediaan barang kebutuhan anggota , dan lain sebagainya, aktivitas yang dilakukan tidak akan jauh berbeda yaitu melayani dan memenuhi kebutuhan para anggota dari koperasi tersebut. Saya mengatakan hal seperti itu karna saya bertolak dari tujuan sebuah koperasi yaitu untuk mensejahterakan para anggotanya.

Seperti contoh koperasi brimob kelapa dua yang menyediakan perlengkapan sehari-hari. Anggota brimob dan masyarakat sekitarnya akan merasa terbantu dengan adanya koperasi tersebut karna perlengkapan yang mereka butuhkan bisa dibeli dengan harga yang lebih murah khususnya untuk para anggota koperasi itu.

Pola Manajemen Sebuah Koperasi

Unsur sosial yang terkandung dalam prinsip koperasi lebih menekankan kepada hubungan antar anggota, hubungan anggota dengan pengurus, tentang hak suara, cara pembagian dari sisa hasil usaha dan sebagainya seperti yang dapat kita lihat dalam:

- Kesamaan derajat yang diwujudkan dalam “one man one vote” dan “no voting by proxy”.

- Kesukarelaan dalam keanggotaan

- Menolong diri sendiri (self help)

- Persaudaraan/kekeluargaan (fraternity and unity)

- Demokrasi yang terlihat dan diwujudkan dalam cara pengelolaan dan pengawasan yang dilakukan oleh anggota.

- Pembagian sisa hasil usaha proporsional dengan jasa-jasanya.

Menurut UU No. 25/1992 yang termasuk Perangkat Organisasi Koperasi adalah:

a). Rapat anggota

b). Pengurus

c). Pengawas

Rapat Anggota

Setiap anggota koperasi mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Seorang anggota berhak menghadiri rapat anggota dan memberikan suara dalam rapat anggota serta mengemukakan pendapat dan saran kepada pengurus baik di luar maupun di dalam rapat anggota. Anggota juga harus ikut serta mengadakan pengawasan atas jalannya organisasi dan usaha koperasi. Anggota secara keseluruhan menjalankan manajemen dalam suatu rapat anggota dengan menetapkan:

- Anggaran dasar

- Kebijaksanaan umum serta pelaksanaan keputusan koperasi

- Pemilihan/pengangkatan/pemberhentian pengurus dan pengawas

- Rencana kerja, pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya

- Pembagian Sisa Hasil Usaha(SHU)

- Penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran koperasi.

Pengurus Koperasi

Menurut Leon Garayon dan Paul O. Mohn dalam bukunya “The Board of Directions of

Cooperatives” fungsi pengurus adalah:

- Pusat pengambil keputusan tertinggi

- Pemberi nasihat

- Pengawas atau orang yang dapat dipercaya

- Penjaga berkesinambungannya organisasi

- Simbol

Pengawas

Tugas pengawas adalah melakukan pemeriksaan terhadap tata kehidupan koperasi, termasuk organisasi, usaha-usaha dan pelaksanaan kebijaksanaan pengurus, serta membuat laporan tertulis tentang pemeriksaan.

Manajer

Peranan manajer adalah membuat rencana ke depan sesuai dengan ruang lingkup dan wewenangnya; mengelola sumberdaya secara efisien, memberikan perintah, bertindak sebagai pemimpin dan mampu melaksanakan kerjasama dengan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi (to get things done by working with and through people).

Ropke J ( 1988 )

Teori Tripartiet

Partisipasi Anggota yang efektif dipengaruhi oleh :

1. Kesesuaian antara Output program koperasi dengan kebutuhan dan keinginan para anggotanya

2. Permintaan anggota dengan keputusan – keputusan pelayanan koperasi

3. Tugas koperasi dengan kemampuan manajemen koperasi

Keberhasilan perkembangan koperasi ditentukan oleh 3 faktor , Yaitu :

a) Partisipasi anggota

b) Profesionalisme manajemen

c) Faktor Eksternal

Tingkat partisipasi anggota ditentukan oleh beberapa faktor , Yaitu :

a) Besarnya nilai manfaat pelayanan koperasi baik secara ekonomis maupun nonekonomis

b) Karakter dan/ atau motivasi individu baiksecara utilitarian maupun normatif

Bentuk – bentuk partisipasi anggota menurut Hanel,A,1985, Adalah :

1. Sebagai pemilik, anggota berkewajiban untuk turut aktif dalam pengambilan keputusan, evaluasi dan pengawasan

2. Sebagai pemilik, anggota berkewajiban menyetorkan simpanan untuk memodali koperasinya

3. Sebagai pelanggan atau pengguna, anggota berhak dan sekaligus berkewajiban memanfaatkan pelayanan barang jasa koperasinya

Aktivitas dan Pola Manajemen Koperasi

Definisi Manajemen dan Koperasi

Menurut G. Terry, Manajemen adalah suatu proses tertentu yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan penggunaan suatu ilmu dan seni yang bersama-sama menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan.

Menurut UU No. 25/1992, Koperasi didefinisikan sebagai:
“Badan usaha yang beranggotakan orang seorang, atau Badan Hukum Koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan azas kekeluargaan”.

Aktivitas / Kegiatan Koperasi

Apapun jenis usaha dari sebuah koperasi, apakah itu koperasi simpan pinjam, penyediaan barang kebutuhan anggota , dan lain sebagainya, aktivitas yang dilakukan tidak akan jauh berbeda yaitu melayani dan memenuhi kebutuhan para anggota dari koperasi tersebut. Saya mengatakan hal seperti itu karna saya bertolak dari tujuan sebuah koperasi yaitu untuk mensejahterakan para anggotanya.

Seperti contoh koperasi brimob kelapa dua yang menyediakan perlengkapan sehari-hari. Anggota brimob dan masyarakat sekitarnya akan merasa terbantu dengan adanya koperasi tersebut karna perlengkapan yang mereka butuhkan bisa dibeli dengan harga yang lebih murah khususnya untuk para anggota koperasi itu.

Pola Manajemen Sebuah Koperasi

Unsur sosial yang terkandung dalam prinsip koperasi lebih menekankan kepada hubungan antar anggota, hubungan anggota dengan pengurus, tentang hak suara, cara pembagian dari sisa hasil usaha dan sebagainya seperti yang dapat kita lihat dalam:

- Kesamaan derajat yang diwujudkan dalam “one man one vote” dan “no voting by proxy”.

- Kesukarelaan dalam keanggotaan

- Menolong diri sendiri (self help)

- Persaudaraan/kekeluargaan (fraternity and unity)

- Demokrasi yang terlihat dan diwujudkan dalam cara pengelolaan dan pengawasan yang dilakukan oleh anggota.

- Pembagian sisa hasil usaha proporsional dengan jasa-jasanya.

Menurut UU No. 25/1992 yang termasuk Perangkat Organisasi Koperasi adalah:

a). Rapat anggota

b). Pengurus

c). Pengawas

Rapat Anggota

Setiap anggota koperasi mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Seorang anggota berhak menghadiri rapat anggota dan memberikan suara dalam rapat anggota serta mengemukakan pendapat dan saran kepada pengurus baik di luar maupun di dalam rapat anggota. Anggota juga harus ikut serta mengadakan pengawasan atas jalannya organisasi dan usaha koperasi. Anggota secara keseluruhan menjalankan manajemen dalam suatu rapat anggota dengan menetapkan:

- Anggaran dasar

- Kebijaksanaan umum serta pelaksanaan keputusan koperasi

- Pemilihan/pengangkatan/pemberhentian pengurus dan pengawas

- Rencana kerja, pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya

- Pembagian Sisa Hasil Usaha(SHU)

- Penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran koperasi.

Pengurus Koperasi

Menurut Leon Garayon dan Paul O. Mohn dalam bukunya “The Board of Directions of

Cooperatives” fungsi pengurus adalah:

- Pusat pengambil keputusan tertinggi

- Pemberi nasihat

- Pengawas atau orang yang dapat dipercaya

- Penjaga berkesinambungannya organisasi

- Simbol

Pengawas

Tugas pengawas adalah melakukan pemeriksaan terhadap tata kehidupan koperasi, termasuk organisasi, usaha-usaha dan pelaksanaan kebijaksanaan pengurus, serta membuat laporan tertulis tentang pemeriksaan.

Manajer

Peranan manajer adalah membuat rencana ke depan sesuai dengan ruang lingkup dan wewenangnya; mengelola sumberdaya secara efisien, memberikan perintah, bertindak sebagai pemimpin dan mampu melaksanakan kerjasama dengan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi (to get things done by working with and through people).

Ropke J ( 1988 )

Teori Tripartiet

Partisipasi Anggota yang efektif dipengaruhi oleh :

1. Kesesuaian antara Output program koperasi dengan kebutuhan dan keinginan para anggotanya

2. Permintaan anggota dengan keputusan – keputusan pelayanan koperasi

3. Tugas koperasi dengan kemampuan manajemen koperasi

Keberhasilan perkembangan koperasi ditentukan oleh 3 faktor , Yaitu :

a) Partisipasi anggota

b) Profesionalisme manajemen

c) Faktor Eksternal

Tingkat partisipasi anggota ditentukan oleh beberapa faktor , Yaitu :

a) Besarnya nilai manfaat pelayanan koperasi baik secara ekonomis maupun nonekonomis

b) Karakter dan/ atau motivasi individu baiksecara utilitarian maupun normatif

Bentuk – bentuk partisipasi anggota menurut Hanel,A,1985, Adalah :

1. Sebagai pemilik, anggota berkewajiban untuk turut aktif dalam pengambilan keputusan, evaluasi dan pengawasan

2. Sebagai pemilik, anggota berkewajiban menyetorkan simpanan untuk memodali koperasinya

3. Sebagai pelanggan atau pengguna, anggota berhak dan sekaligus berkewajiban memanfaatkan pelayanan barang jasa koperasinya

Aktivitas dan Pola Manajemen Koperasi

Definisi Manajemen dan Koperasi

Menurut G. Terry, Manajemen adalah suatu proses tertentu yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan penggunaan suatu ilmu dan seni yang bersama-sama menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan.

Menurut UU No. 25/1992, Koperasi didefinisikan sebagai:
“Badan usaha yang beranggotakan orang seorang, atau Badan Hukum Koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan azas kekeluargaan”.

Aktivitas / Kegiatan Koperasi

Apapun jenis usaha dari sebuah koperasi, apakah itu koperasi simpan pinjam, penyediaan barang kebutuhan anggota , dan lain sebagainya, aktivitas yang dilakukan tidak akan jauh berbeda yaitu melayani dan memenuhi kebutuhan para anggota dari koperasi tersebut. Saya mengatakan hal seperti itu karna saya bertolak dari tujuan sebuah koperasi yaitu untuk mensejahterakan para anggotanya.

Seperti contoh koperasi brimob kelapa dua yang menyediakan perlengkapan sehari-hari. Anggota brimob dan masyarakat sekitarnya akan merasa terbantu dengan adanya koperasi tersebut karna perlengkapan yang mereka butuhkan bisa dibeli dengan harga yang lebih murah khususnya untuk para anggota koperasi itu.

Pola Manajemen Sebuah Koperasi

Unsur sosial yang terkandung dalam prinsip koperasi lebih menekankan kepada hubungan antar anggota, hubungan anggota dengan pengurus, tentang hak suara, cara pembagian dari sisa hasil usaha dan sebagainya seperti yang dapat kita lihat dalam:

- Kesamaan derajat yang diwujudkan dalam “one man one vote” dan “no voting by proxy”.

- Kesukarelaan dalam keanggotaan

- Menolong diri sendiri (self help)

- Persaudaraan/kekeluargaan (fraternity and unity)

- Demokrasi yang terlihat dan diwujudkan dalam cara pengelolaan dan pengawasan yang dilakukan oleh anggota.

- Pembagian sisa hasil usaha proporsional dengan jasa-jasanya.

Menurut UU No. 25/1992 yang termasuk Perangkat Organisasi Koperasi adalah:

a). Rapat anggota

b). Pengurus

c). Pengawas

Rapat Anggota

Setiap anggota koperasi mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Seorang anggota berhak menghadiri rapat anggota dan memberikan suara dalam rapat anggota serta mengemukakan pendapat dan saran kepada pengurus baik di luar maupun di dalam rapat anggota. Anggota juga harus ikut serta mengadakan pengawasan atas jalannya organisasi dan usaha koperasi. Anggota secara keseluruhan menjalankan manajemen dalam suatu rapat anggota dengan menetapkan:

- Anggaran dasar

- Kebijaksanaan umum serta pelaksanaan keputusan koperasi

- Pemilihan/pengangkatan/pemberhentian pengurus dan pengawas

- Rencana kerja, pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya

- Pembagian Sisa Hasil Usaha(SHU)

- Penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran koperasi.

Pengurus Koperasi

Menurut Leon Garayon dan Paul O. Mohn dalam bukunya “The Board of Directions of

Cooperatives” fungsi pengurus adalah:

- Pusat pengambil keputusan tertinggi

- Pemberi nasihat

- Pengawas atau orang yang dapat dipercaya

- Penjaga berkesinambungannya organisasi

- Simbol

Pengawas

Tugas pengawas adalah melakukan pemeriksaan terhadap tata kehidupan koperasi, termasuk organisasi, usaha-usaha dan pelaksanaan kebijaksanaan pengurus, serta membuat laporan tertulis tentang pemeriksaan.

Manajer

Peranan manajer adalah membuat rencana ke depan sesuai dengan ruang lingkup dan wewenangnya; mengelola sumberdaya secara efisien, memberikan perintah, bertindak sebagai pemimpin dan mampu melaksanakan kerjasama dengan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi (to get things done by working with and through people).

Ropke J ( 1988 )

Teori Tripartiet

Partisipasi Anggota yang efektif dipengaruhi oleh :

1. Kesesuaian antara Output program koperasi dengan kebutuhan dan keinginan para anggotanya

2. Permintaan anggota dengan keputusan – keputusan pelayanan koperasi

3. Tugas koperasi dengan kemampuan manajemen koperasi

Keberhasilan perkembangan koperasi ditentukan oleh 3 faktor , Yaitu :

a) Partisipasi anggota

b) Profesionalisme manajemen

c) Faktor Eksternal

Tingkat partisipasi anggota ditentukan oleh beberapa faktor , Yaitu :

a) Besarnya nilai manfaat pelayanan koperasi baik secara ekonomis maupun nonekonomis

b) Karakter dan/ atau motivasi individu baiksecara utilitarian maupun normatif

Bentuk – bentuk partisipasi anggota menurut Hanel,A,1985, Adalah :

1. Sebagai pemilik, anggota berkewajiban untuk turut aktif dalam pengambilan keputusan, evaluasi dan pengawasan

2. Sebagai pemilik, anggota berkewajiban menyetorkan simpanan untuk memodali koperasinya

3. Sebagai pelanggan atau pengguna, anggota berhak dan sekaligus berkewajiban memanfaatkan pelayanan barang jasa koperasinya

How to Migrate a Trust Bookkeeping System

Unlike dealing with your firm's operating accounts, trust bookkeeping involves additional fiduciary responsibility. You'll need a trust bookkeeping system to help you do the job and a strategy to switch from one system to another.

Choose a System That Puts You in Control

The first order of business is choosing a trust bookkeeping system that meets regulatory requirements and puts you in control. If your firm is using a manual bookkeeping system, you know the inherent problems. Manual processes are time-consuming, mistakes are difficult to detect and report preparation is next to impossible.

On the other hand, a good trust accounting software program can easily replace all manual bookkeeping tasks, bringing order to your books, tightening controls and helping you comply with state regulations.

Evaluate Trust Account Migration Options

Once you have selected the best software program to manage your trust accounts, it is important to review migration options with your CPA to determine which method is best for your firm.

There are a number of methods from which to choose. Three methods for transferring trust accounts from one bookkeeping system to another are:

Square One Option

You can start at square one and re-enter all trust data in the new software database. If your data was previously entered manually and is not well organized, option one may be the best choice. Once data is entered, the new software program can provide a clear picture of both your past and future account transactions.

Fresh Start Option

If you anticipate significant problems entering past transactions and are in a catch-22 situation, meaning until past data is cleaned up, future transactions cannot be entered in the new program, you may consider opening a brand new trust account at the same bank or a different bank. You can get a fresh start by using the new bank account and new software. In many instances, this method turns out to be the simplest solution. In a few weeks, once activities in your previous bank account have died down, you can then reconcile the old account and close it permanently. If there are un-disbursed ledger card balances left in the old account, write a check for each ledger card, move balances to the new bank account, and make deposits in the new software program.

Minimal Change Option

Use this option if you want to keep the same bank account, want to start doing bookkeeping with the new software, and do not want to re-enter all prior transactions. Follow these steps carefully for this scenario:

Step 1: Fix a month ending date to establish a cut-off from old bookkeeping system to the new one, i.e. April 30, 2009 ("reconciliation date').

Step 2: Reconcile your previous trust account books up to the reconciliation date and create a ledger card "bank" balance sheet, which shows totals of the actual money for each ledger card in the bank as of the reconciliation date. Total of these ledger card "bank" balances must match with the bank ending balance. Also, create a ledger card "book" balance sheet, which will show totals per your record, and will include transactions that have not yet cleared the bank.

Step 3: Create corresponding ledger cards in the new software program, which can be done in one of two ways.

a. Create a positive amount adjustment entry with a memo 'transfer balance from previous books' for the ledger card "bank" balance as of the reconciliation date. Then, enter all un-cleared transactions on the corresponding ledger cards (transactions of the ledger card which not cleared from the bank yet such as outstanding checks or deposits). The total of adjustment entry and all un-cleared transactions must match the total corresponding ledger card "book" balance.

b. Enter all ledger card transactions (regardless of whether these transactions have cleared or not by the reconciliation date) only for cards that have balance left. The transaction total must match the total of the corresponding ledger card "book" balance.

Step 4: All future transactions and bank reconciliations (after the final old system reconciliation date) must be done only in the new system.

Trust Account Management You Can Count On

Migrating client trust accounts from a manual to an automated bookkeeping system is not a difficult process. In a few simple steps, you can bring order to your trust accounting process, tighten controls and strengthen state regulation compliance. And, even if you are suddenly facing an audit, with well-managed trust accounts, you'll be ready.